BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID - Sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK), BPJS Kesehatan Cabang Bandung melakukan kegiatan sosialisasi mengenai status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tindakan ini dimaksudkan untuk memastikan masyarakat menerima informasi yang jelas dan akurat mengenai penyesuaian status kepesertaan.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh Perwakilan Pemerintah Kota Bandung, Dinas Sosial dan Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Camat se-Kota Bandung, Forum Kepala Desa dan perwakilan RT.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung Dyah Miryanti menegaskan, program JKN merupakan milik bersama sehingga memerlukan pengawasan dan sinergi lintas sektor.

Dijelaskannya, alur revitalisasi peserta PBI JK diawali dengan verifikasi dan identifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Kementerian Sosial yang dikelola Badan Pusat Statistik. Sebelum migrasi diproses oleh BPJS Kesehatan, informasi tersebut kemudian diteruskan ke Kementerian Kesehatan untuk didaftarkan sebagai perubahan kepesertaan.

“Kami juga berharap camat dan lurah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat ikut memantau. Jika ada warga yang berstatus PBI tidak aktif dan membutuhkan pengobatan, segera lapor melalui kabupaten dan kirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti sesuai aturan,” jelas Dyah.

Saat ini cakupan kepesertaan JKN di Kota Bandung sudah mencapai 99%. Namun agar perlindungan kesehatan tetap optimal, tingkat aktivitas peserta sebaiknya di atas 80%. Dyah mengimbau masyarakat untuk rutin mengecek status kepesertaannya, khususnya warga Bandung yang masuk dalam desil 1 hingga 5.

Pengecekan status dapat dilakukan melalui layanan PANDAWA di 08118165165, Care Center 165, Mobile Application JKN atau Dinas BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Geelang, pakar dari Dinas Sosial Kota Bandung, mengatakan DTSEN terus bergerak memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pergeseran desimal dapat terjadi seiring dengan pembaruan data, sehingga penting untuk dipahami bahwa prosesnya dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah.

Posisi desil 1 sampai dengan 5 menjadi pertimbangan dalam menentukan penerima bansos. Penentuan desil mengacu pada 39 variabel. Kewenangan penilaian desil dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.. “Jadi keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan data dan tidak sembarangan,” jelas Gilang.