JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Habib Syakour Ali Mahdi Al Hamid, penggagas Gerakan Hati Nurani Nasional (GNK), menilai kegaduhan Bakri dari PDIP dan Connie Rahakundi sangat tidak adil.

Menurut dia, plot keterbukaan informasi penangkapan Hasto Christianto Harun Masiku karena menyuap Wahu Setiawan mencemari nuansa kebangsaan.

“Saya lihat Hasto diadili karena punya informasi kasus korupsi dan pidana. Malah membuat masyarakat kita gaduh dan gaduh, kata Habib Syakur, Kamis (2/1/2025).

Kalau Connie atau Hasto memang punya informasi itu, mereka tinggal membeberkannya saja. Kalaupun tidak bersifat publik, Anda bisa melaporkannya ke lembaga penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau memang mereka punya informasi itu, kenapa tidak dilaporkan saja. Mengapa menyimpannya di Rusia dan disahkan oleh notaris? Atau memang datanya palsu?”, ujarnya.

Selain itu, muncul narasi bahwa Joko Widodo merupakan sosok paling korup dalam daftar yang diusulkan oleh OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang berbasis di Amsterdam. Habib Syakour menduga narasi tersebut masih satu paket dengan tudingan Hasto dan Kony yang melakukan perbuatan salah dan korupsi.

“Laporannya dimutakhirkan Tempo, disusul teguran PDIP. “Padahal kami melihat materi nominasi OCCRP bukanlah kajian ilmiah, yakni hanya sebatas survei dan asumsi responden yang saya yakini juga bias,” ujarnya.

Untuk itu, Habib Syakur meminta PDIP dan Kony membuka informasi tersebut jika tidak ingin dianggap sebagai calo.

“Karena katanya begitu, maka harus dibuktikan dan diungkap. “Kalau tidak begitu, pilihannya hanya dua, berbohong atau justru menjadi perantara kasus,” ujarnya.

Terakhir, Habib Syakour Ali Mahdi Al Hamid pun mendesak KPK segera menangkap dan menangkap Hasto Kritiyanto setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Desember 2024.

BACA JUGA: Connie Lindungi Dokumen Hasto yang Akan Menjadi Bom Waktu, Dokumen Apa Saja?

Menurut dia, penangkapan dan penahanan masyarakat saat ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kesan KPK melakukan politisasi dan kriminalisasi. Parahnya, Hasto kabur seperti Harun Masiku.

“Saya kira Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menangkap Hasto dan menangkapnya. Kalau KPK tidak memainkan politik transaksional, kata Habib Syakur.

Jangan sampai ada kabar KPK pusing lagi, karena tersangka sudah kabur dan buron, tutupnya.

(Agus Irawan/Usk)