BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID - Berbicara di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/8/2024), Presiden Joko Widodo mengatakan perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,4 persen.

Namun, meski pertumbuhan ekonomi nasional melebihi angka global, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan, ditandai dengan tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dari Januari hingga Agustus 2024, terdapat 46.240 pekerja yang di-PHK di Indonesia, meningkat 23,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023, menurut Kementerian Ketenagakerjaan.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Shri Maryati menjelaskan PHK merupakan langkah efektif yang dilakukan perusahaan, apalagi saat sulit bertahan di tengah gejolak perekonomian.

“Perekonomian Indonesia belum pulih sepenuhnya sejak pandemi sehingga ketika terjadi kekacauan ekonomi global maka dampaknya akan lebih parah lagi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak bisa beradaptasi,” kata Sri, Selasa (17/9/2024).

Industri yang paling terkena dampak gelombang PHK adalah tekstil dan pakaian jadi.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengumumkan penutupan 10 pabrik di Ungaran, Karanganyar, dan Boyolali.

Berdasarkan wilayah, jumlah PHK terbesar terjadi di Jawa Tengah, disusul DKI Jakarta, dan Provinsi Banten.

Selain itu, beberapa perusahaan teknologi, e-commerce, dan fintech di Indonesia juga melakukan PHK untuk menyesuaikan operasionalnya dengan perubahan pasar.

Gelombang PHK juga melanda sektor perbankan, dimana digitalisasi layanan telah mengurangi kebutuhan akan pekerja di cabang sebagai langkah yang efektif.

“PHK dalam jumlah besar akan menyebabkan peningkatan pengangguran, yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan nasional dan permintaan agregat serta dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi,” kata Sri.

Ketika PHK meningkat, banyak pekerja yang beralih ke sektor informal, yang tidak memiliki perlindungan sosial dan upah yang lebih rendah.

BACA JUGA: 700 Pekerja Pabrik di Bogor Dipecat Karena Judi Online

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Februari 2024, 59,17 persen pekerja di Indonesia akan bekerja di sektor informal, dan angka tersebut diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah PHK.

Shri menekankan pentingnya pekerjaan layak untuk semua sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, dengan meningkatnya PHK, tujuan tersebut semakin sulit dicapai.

“Pekerjaan yang layak mencakup hak-hak dasar pekerja, keselamatan kerja, perlindungan sosial, dan peluang pembangunan,” ujarnya.

Untuk itu, Sri mendesak pemerintah memberikan perlindungan kepada korban PHK dan mendorong kerja sama antar lembaga untuk menciptakan lapangan kerja yang layak.

Selain itu, peraturan dan strategi yang terintegrasi harus diperkuat agar Indonesia dapat terus menciptakan lapangan kerja yang memenuhi standar kesejahteraan bagi seluruh pekerja.