ISTRI, TEROPONG MEDIA.ID - Komisi IV DPRD Kota Bekasi meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi melakukan asesmen menyeluruh terhadap seluruh Puskesmas menyusul dua kasus yang menjadi perhatian masyarakat, yakni pengelolaan obat kadaluwarsa di Puskesmas Rawa Tembaga dan dugaan kesalahan pengelolaan vaksin di Bintaraya. Himbauan ini dilakukan guna menjamin kualitas pelayanan kesehatan di Bekasi dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia menegaskan, segala jenis kelalaian dalam pelayanan kesehatan harus dievaluasi secara serius. Menurut dia, keselamatan pasien menjadi prioritas utama sehingga perlu dilakukan perbaikan sistem kerja dan efisiensi tenaga medis secara komprehensif.
“Apa pun alasannya, petugas kesehatan harus dievaluasi secara menyeluruh dan mereka yang terbukti lalai harus ditindak tegas. Pelayanan kesehatan menyangkut keselamatan masyarakat, jadi tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian,” ujarnya.
Selain evaluasi terhadap tenaga kesehatan, DPRD mendorong penguatan sistem pengawasan internal di seluruh puskesmas. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses perawatan, mulai dari pemberian obat hingga pemberian vaksinasi, mengikuti standar operasional yang berlaku.
Ahmadi, anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, menilai kedua kejadian tersebut harus menjadi peringatan bagi seluruh institusi kesehatan di Kota Bekasi. Ia meminta Dinas Kesehatan memperkuat pengawasan di seluruh puskesmas agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Menurutnya, sistem pengawasan di tingkat Puskesmas harus dievaluasi lebih ketat guna menyediakan obat kadaluwarsa di Puskesmas Rawa Tembaga. Sementara itu, jika ada dugaan kesalahan dalam pemberian vaksin, DPRD menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan proses pengolahan, yang akan mengambil langkah-langkah untuk memberikan instruksi kepada petugas kesehatan terkait.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Satya Srivijayanthi Anggraini mengatakan, kedua kasus tersebut menjadi bahan asesmen bagi jajarannya. Sejumlah langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan antara lain memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, berkoordinasi dengan tim ahli vaksinasi, melakukan audit terhadap obat kadaluwarsa, dan melakukan pengecekan ulang stok obat di seluruh puskesmas.
DPRD Kota Bekasi berharap asesmen tersebut tidak hanya fokus pada penanganan kasus-kasus masa lalu, tapi juga berujung pada perbaikan sistem kesehatan secara keseluruhan. Diharapkan dengan pengawasan yang ketat, peningkatan kompetensi tenaga medis dan kepatuhan terhadap prosedur operasi, maka mutu pelayanan di seluruh puskesmas dapat meningkat dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites. In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website. The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
Jasa Backlink
Download Anime Batch